Thursday, January 28, 2010

HOME » , , , » HMI KOMISARIAT LUQMAN AL-HAKIM REVIEW 100 HARI PEMERINTAHAN Susilo Bambang Yudhoyono Episode ke-2

HMI KOMISARIAT LUQMAN AL-HAKIM REVIEW 100 HARI PEMERINTAHAN Susilo Bambang Yudhoyono Episode ke-2

Soekarno-Hata, Sang Proklamator Bangsa Indonesia telah hampir genap 65 tahun silam mengumandangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Dalam kurun waktu 65 tahun, pada tahun 2010 ini bangsa Indonesia tentulah musti melanjutkan tongkat estafet atas cita-cita luhur kemerdekaan dan kehidupan berkebangsaan yang dengan tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-2: Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Soekarno-Hatta beserta para pemikir bangsa ini selain memproklamirkan atas kemerdekaan bangsa ini kepada seluruh umat se-dunia, mereka juga merumuskan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang seutuhnya yakni kebebasan, kesejahteraan dan perubahan dalam berbagai sektor untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun dapat kita lihat dan nilai bersama sejauh mana cita-cita dan amanah tersebut terlaksana. Di tengah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Episode ke-2, sebagai episode lanjutan tampuk kepemimpinan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) yang telah memberikan janji banyak hal dalam sumpahnya sebagai orang Nomor satu di Nusantara ini. Ia bersama dengan Budiono sebagai pendapingnya telah merumuskan program lima tahun kedepan dan juga rencana satu tahunnya, bahkan ia juga memberikan terealisasinya program seratus hari masa jadinya dia sebagai orang nomor wahid di nusantara ini.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan tentang program pemerintah dibawah tampuk kepemimpinan, dengan jelas ia mengklasifikasikan jangka waktu atas seluruh rencana program-programnya serta aspek-aspek apa saja yang ia bersama kabinetnya prioritaskan. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya dan ia menegaskan, "Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama wakil presiden telah menetapkan program seratus hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Prosperity, democracy, and justice".


Dari pidato Presiden SBY tersebut pada pokonya lebih menekannkan pada 3 aspek yakni kesejahteraan, demokrasi, keadilan. Dalam hal kesejahteraan masyarakat banngsa Indonesia, SBY menjanjikan peningkatan pada aspek kesejahteraan rakyat, karena ksesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama ia bersama kabinet episode ke-2nya. Dia juga menegaskana bahwa ia merencanakan peningkatkan dalam sapek kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam aspek demokrasi ia juga menegaskan bahwa Ekonomi bangsa Indonesia harus lebih baik yakni pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan. Sehingga terciptanya tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Sementara itu, dalam ranah keadilan rakyat dipaparkannya, "Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktik kehidupan yang non diskriminatif, persamaan kesempatan, dan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah."

itulah janji dan janji seorang yang dinobatkan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia sebagai Orang nomor wahid di babat tanah air Indoneisa kepada seluruh rakyatnya. Namun itu hanyalah sebauah janji dan mimpi bukan sebuah hal riel yang mampu dilihat secara kasat mata seluruh rakyat bangsa ini ataupun yang bisa dirasakan bersama. Malah justru yang terjadi apa yang menjadi cita atas janji dia bersama untuk kemerdekaan bersama, ternyata hanya pepesan kosong belaka. Pada saat ini memanglah “kemerdekaan” yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini masih jauh dari kenyataan, bahkan kian menjauhi apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh para naib bangsa ini dalam mmengaplikasikan cita-cita kepemerintahannya saja tidak terwujud, apa lagi mengaplikasikan cita-cita para pendahulu kita.

Kondisi Indonesia pada pemerintahan SBY episode kedua ini secara umum berada pada kondisi yang tak baik dan tak sehat lagi. Berbagai kondisi yang ada, sedikit banyaknya masyarakat kini mulai tergugah dari tidurnya atas mimpi dari sebuah janji yang diagung-agungkan oleh pemerintahan SBY episode kedua ini kian jauh dari kenyataan yang ada. Masyarakat bukan lah kumpulan orang-orang yang diam saja ketika disuguhi sebuah janji yang kian hari realisasi jauh dengan visi-misi bangsa ini, masyarakat kini mulai gerah dan resah atas semua yang terjadi saaat ini


Review 100 Hari Pemerintahan SBY Episode II

1. Aspek Pendidikan
“... mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. Potongan dari pembukaan UUD 1945 tersebut semustinya pada saat ini tidak lah menjadi sebuah problematika lagi, namun apa yang terjadi ternyata aspek pendidikan tetap saja menjadi sesuatu yang musti dibeli dengan harga yang sangat mahal bahkan terkesan pendidikan seolah-olah hanya sebuah formalitas belaka. Pendidikan bak hal yang mewah bagi rakyat kebanyakan. Padahal mencerdaskan kehidupan berbangsa telah dicantumkan oleh para pendiri bangsa ini sebagaimana yang telah termaktub diatas tadi, maka dari itu sudah semustinya pemerintah untuk mengusahakan sebuah pendidikan yang semudah-mudahnya, sebaik-baiknya dan semaju-majunya, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggii dan berkualitas maka harkat, martabat dan jati diri bangsa ini akan terjunjung dengan sendirinya. Pendidikan merupaka pondasi sebuah negara, apabila sebauah bangsa menafikkan aspek ini maka runtuhnya negara itu karena pondasi yang semustinya menajdi penopang kokoh berdirinya bangsa ini ini rapuh.

2. Aspek Politik
Awal kepemimpinan SBY episode ke-2 dalam 100 harinya, pemerintahan SBY episode ke-2 telah menyugukan peristiwa yang membuat seluruh kalangan masyarakat gerah dan geli. Bak bola salju yang kian lama kian membesar, itulah yang disuguhkan kepada masyarakat, isiden yang sambung menyambung dan terus berputar tanpa ada kejelasan garis finalnya. Rakyat seolah-olah diperkosa untuk menguras energi dan fikirannya dalam sajian yang dikemas dengan apik dan menarik, yakni Kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus dana sebesar 6,7 trilyun rupiah kepada Bank Century yang tidak jelas kemana arah dana tersebut diguankan. Hal ini tentunya menjadi “PR” tersendiri bagi pemerintahan SBY episode ke-2, khususnya bagi SBY yang nota benenya sebagai Pemimpin Bangsa saat ini. Namun disisi lain kinerja kabinet yang lamban dalam menangani kasus-kasus yang ada terkesan “lebay”, tidak memberikan formulasi yang solutif.
Naifnya lagi, disaat kinerja kabinet belum menunjukkan aksi yang memihak kepada rakyat, juastru seluruh rakyat Indonesia dikejutkan dengan suguhan berita pembelian mobil mewah para pejabat pemerintahan Negara senilai Rp. 1.600.000.000,-/buahnya dan juga pembanguan peninggian pagar istana senilai Rp. 22.000.000.000.-. bukankah sudah jelas dan gamblang atas itikad pemerintahan SBY episode ke-2, bahwa apa yang menjadi janji SBY hanyalah sebuah pepesan kosong belaka.

3. Aspek Hukum
Begitu banyak polemik hukum yang membuat gerah seluruh rakyat bangsa Indonesia berkerut atau bahkan membuat seluruh rakyat hanya mengelus dada dan prihatin melihat polemik yang ada. Polemik besar seperti kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, kasus Prita Mulya Sari, hingga posisi hukum kasus Century yang masih saja abu-abu dan sangat tidak jelas kapan dan dimana garis finalnya.
Ironisnya lagi seluruh rakyat se-Indonesia dibuat terperanjat dengan berita bui Artalyta Suryani (ayin) yang tak selayaknya diberikan untuk dia, karena bui yang diberikan untuk dia buik bak hotel berbintang lima. Seakan-akan hukum di Indonesia kian jauh dari “rel” dari rasa keadilan masyarakat dan hukum hanya berlaku untuk orang yang tak “berdaya”. Hukum indonesia kini tidak lagi ammpu memberikan pengayoman dan rasa tenang lagi di Indonesia, bahkan justru memberikan duri dan virus menakutkan atau bahkan mematikan bagi rakyat “sipil”.

4. Aspek Ekonomi
Peningkatan dalam pertumbuhan yang dijanjikan oleh pemerintahan SBY episode ke-2 saat ini memanglah dapat dinilai dan rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa ekonomi bukanlah semakin membaik akan tetapi semakin jauh dari kebaikan. Solusi yang diberikn oleh pemerintah kurang tepat guna, buktinya banyak masyarakat yang mengeluhkan atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bagi masyartakat. Malah sebaliknya kebijakan-kebijakan ekonomi, justru menguntungkan bagi para pejabat yang memiliki kepentingan bukan masyarakat yang membutuhkan formulasi tepat guna. Hal ini semakin jelas dengan harga pangan pokok diberbagai penjuru tanah air terus menerus mengalami kenaikan. Kemiskinan terus-menerus menjadi amouba ekonomi rakyat Indonesia. Hal ini memperjals dan membuktikan bahwa Pemerintah SBY episode ke-2 ini belum bisa memenuhi janji dalam meningkatkan dan memajukan kesejahteraan rakyat seutuhnya.

5. Aspek Kesehatan, Sosial, dan Budaya
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 merupakan amanah dan tugas bagi pemerintahan SBY saat ini belum ditunaikan sepenuhnya. Khususnya aspek kesehatan di Indonesia masih menjadi problematika akut, yang mana problematika tersebut belum menjadi perhatian khusus pemerintah bahkan dianak tirikan. Kondisi ini terjadi karena pemerintah belum dapat menilai dan memahami bahwa kesehatan sebagai investasi sumber daya manusia dari segi produktivitas maupun kualitasnya. Aspek sosial pun juga tidak luput dari list permasalahan yang dengan sengaja atupun pura-pura memamng tidak ada permaslahan pada aspek ini, program-program kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah belum bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Problematika budaya masih juga terkebiri, belum ada kejelasan dan kepastian bahwa bangsa ini memjunjung budaya bangsa sebagai simbol kebanggaan sebuah bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Sehingga budaya yang semustinya menjadi baju kehormatan bangsa ini tidaj terkoyak atau bahkan tercuri oleh “orang lain”.

6. Aspek Pertahanan dan keamanan
Seluruh rakyat bangsa Indonesia tidak bisa menutup sebelah mata, bahwa pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia saat ini sangatlah lemah sekali, karena memanglah aspek pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia saat ini kurang mendapat kan perhatian yang lebih. Pada saat ini pertahanan dan keamanan seolah-olah terkesan hanya sebagai formalitas belaka. Hal ini dapat dilihat bersama bahwa saat ini rasa kenyamanan rakyat saat ini bukanya tercipta, tapi malah justru rasa ketakutan dalam diri serta jiwa rakyat bangsa ini semakin merabak. Banyak sekali insiden-insiden yang kian hari menambah ketakutan rakyat bangsa ini semakin kuat. Saat ini bangsa Indonesia telah mengalami krisis kenyamanan.

Kondisi Indonesia pada pemerintahan SBY episode kedua ini secara umum berada pada kondisi yang tak baik dan tak sehat. Berbagai kondisi di atas, sedikit banyaknya kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan bangsa ini. Maka dari itu tambuk kepemimpinan SBY episode kedua musti melakukan: 1). Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sesegera mungkin melakukan pembenahan kabinet dengan melakukan perbaikan Kabinet Indonesia Bersatu episode kedua. 2). Kabinet Indonesia Bersatu episode kedua segera untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus korupsi yang ada dalam waktu sesing -singkatnya. 3). Presiden SBY untuk memproses bagi mereka yang menjadi ‘duri' bagi Pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat dan harus konsekuen dalam melaksanakan program-program yang pro Rakyat. 4). Presiden SBY harus melihat bahwa rakyat Indonesia yang musti mendapat kesejahteraan dan kemerdekaan sebaik-baiknya bukan hanya meraka yang duduk di kursi empuk pemerintahan, akan tetapi rakyat indonesia dalah seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.


Artikel Terkait LAH:

2 comments:

  1. Jangan biarkan para pejabat berubah menjadi keparat. ingatkan mereka yang lupa Ayat ketika merka sudah mendapatkan kursi

    ReplyDelete
  2. kawan... mereka adalah naib kita, ketika mereka mbelot yang mesti kita ingatkan bersama karena itu adalah kewajiban kita bersama. YAKISA

    ReplyDelete

Salam Ukhuwah, setelah baca tulisan Insan Cita Kom. LAH jangan lupa tinggal jejak dengan berkomentar di bawah ini yah kawan. YAKISA, Yakin Usaha Sampai.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...